:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Pengaruh ketidakmayoritasan partai politik kepala daerah dalam DPRD (Divided Government) terhadap keterlambatan penetapan APBD (Budget Delay) berdasarkan perspektif ekonomi politik

Sigit Wahyu Kartiko; Didik J. Rachbini, supervisor; Arindra Artasya Zainal, examiner; Iman Rozani, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011)

 Abstrak

Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan
setelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitian
ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagai
salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil Pemilu
Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan
2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas.
Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif diduga
mengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009
terancam berlarut-larut.
Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa
formasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majority
coalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapan
APBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif di
parlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lama
delay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasi
pemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.
Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januari
tahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasi
pemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahan
daerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas
waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lain
adalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam.
Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyata
mempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasil
penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktor
politik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rent
seeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukup
relevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

Abstract
Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for a
new budget? Is it because of political factor? The research would like to highlight
the economic and political perspectives of divided government as one of the
factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of the
General Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of the
years 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government.
Consequently, the interest competition between the executives and the legislatives
is assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009
is threatened to be delayed.
By using logit regression equation model, a result obtained shows that
government formations, such as single minority party, minority coalition, majority
coalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of the
year 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament,
the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delay
occuring is not influenced by the 4 government formations shown through the
panel data model estimation.
The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of the
new fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regional
government formations and the total amount of APBD expenditure. After the
region fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit,
the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, the
total amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. On
the other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD
(Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD.
Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing that
indiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing the
budget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a form
of regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBD
discussion delay.

 File Digital: 1

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T29328
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Deskripsi Fisik : xxviii, 134 pages ; 30 cm+ lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T29328 15-17-829498812 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20277978