Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkansetelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitianini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagaisalah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas.Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif didugamengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009terancam berlarut-larut.Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwaformasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majoritycoalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapanAPBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif diparlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lamadelay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januaritahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahandaerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum bataswaktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lainadalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam.Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyatamempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasilpenelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktorpolitik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rentseeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukuprelevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.
Abstract
Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for anew budget? Is it because of political factor? The research would like to highlightthe economic and political perspectives of divided government as one of thefactors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of theGeneral Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of theyears 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government.Consequently, the interest competition between the executives and the legislativesis assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009is threatened to be delayed.By using logit regression equation model, a result obtained shows thatgovernment formations, such as single minority party, minority coalition, majoritycoalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of theyear 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament,the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delayoccuring is not influenced by the 4 government formations shown through thepanel data model estimation.The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of thenew fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regionalgovernment formations and the total amount of APBD expenditure. After theregion fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit,the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, thetotal amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. Onthe other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD(Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD.Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing thatindiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing thebudget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a formof regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBDdiscussion delay. |
