Didalam pelaksanaan lelang barang rampasan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, biasanya barang rampasan seperti kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi para peserta lelang sudah harus mengetahui bahwa barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau dengan kata lain KPKNL melakukan lelang dengan barang apa adanya. Dari hal tersebut, timbullah permasalahan terhadap lelang barang rampasan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang rampasan tersebut memang benar-benar dilindungi atau aman untuk pemenang lelang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa eksekusi Kejaksaan yang mengakibatkan lelang adalah berasal dari suatu barang temuan dan sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang temuan yang sudah diumumkan tetapi tidak ada pemiliknya maka akan menjadi barang rampasan Negara. Barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dapat menjadi barang rampasan Negara, jika terdapat unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Bentuk hambatan yang sering terjadi yaitu apabila lelang barang rampasan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan seperti STNK/BPKB, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, karena ditakutkan akan sulit untuk terjadinya proses balik nama kepada pemenang lelang. Setelah melakukan wawancara kepada pihak KPKNL dan juga pihak Kepolisian, khususnya samsat yang melakukan untuk pendaftaran kepemilikan terhadap kendaraan bermotor dalam hal ini, bahwa pemenang lelang dapat melakukan balik nama atau registrasi kepemilikannya dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang barang rampasan. Disarankan dalam pelaksanaan lelang barang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar pemenang lelang tidak mengulur-ulur waktu untuk segera memproses pendaftaran kendaraan bermotor tersebut, demi keamanan pemenang lelang, dan dari pihak KPKNL agar lebih cepat mengeluarkan Risalah Lelang, karena demi perlindungan hukum bagi pemenang lelang.
In the auction of goods confiscated by the Office of State Assets and Auction Service (KPKNL) Bekasi, usually spoils such as motor vehicle not equipped with a valid proof of ownership, but the tender participants should already know that the booty is not equipped with proof of ownership or by word Other auction items KPKNL doing what it is. From this, there arises the problem of the auction booty that is not equipped with the letters or proof of ownership is valid and what efforts are made to overcome it.Thus the legal protection against the winner of the auction on the booty really protected or safe for the winning bidder. From the research results can be seen that the Attorney which resulted in the execution of an auction is a product derived from the findings and confiscated as evidence in criminal cases.Finding items that have been announced but there is no owner then it will be State booty. Goods confiscated as evidence in a criminal case can be booty State, if there are elements that are satisfied by the judge to be able to seize the goods, ie goods seized belongs to the inmate obtained by crime or by a deliberately used to commit crimes. Form of resistance that often occurs is when the auction booty is not equipped with the letters or proof of ownership such as vehicle registration / reg, then how legal protection against the winner of the auction, because it feared it would be difficult for the process behind the name to the winning bidder. After conducting an interview to the KPKNL and also the police, especially the Units which make for registration of ownership of a motor vehicle in this case, that the winning bidder can do behind the name or ownership in compliance with registration requirements for motor vehicle registration, so that the legal protection against the winner of the auction booty.Suggested in the auction booty who already have permanent legal force, so that the winning bidder is not stalling for time to immediately process the registration of that motor vehicle, for the safety of the winning bidder, and the parties in order to more quickly issue KPKNL Proceedings Auction, because for the sake of legal protection for winner of the auction. |
