Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dapat merubah data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Panitera Pengadilan wajib memberitahukan semua isi putusan yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan mengenai perubahan data suatu bidang tanah memerukan koordinasi antara 2(dua) instansi pemerintah yaitu Pengadilan dan Kantor Pertanahan. Dalam tesis ini, penulis mengangkat mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang isinya mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Untuk mengetahui efektifitas dari bunyi ketentuan pasal tersebut, maka penulis mengangkat suatu putusan yang isinya mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Yaitu putusan Peninjauan Kembali Reg.No.322 PK/ Pdt/ 2008, isi putusan tersebut mengakibatkan perubahan data yuridis mengenai bidang tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang semula haknya dipegang oleh Warga Negara Indonesia, yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Warga Negara Asing. Proses peradilan untuk menyelesaikan perkara ini telah memakan waktu yang lama, dengan biaya yang tinggi serta menguras tenaga yang banyak, namun setelah memperoleh putusan yang diharapkan, putusan itu belum juga dapat dilaksanakan. Dalam tesis ini penulis berusaha mengulas mengapa demikian sulit, apa yang menjadi hambatan, serta menguji efektifitas dari ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan putusan dimaksud.
Verdict that had a Law force is able to alter the data on registered land. Clerk of Court shall notify all content decisions which result in changes to data on land that have been registered to the Head of the Land Registry Office. Article 55 paragraph (1) and (2) Government Regulation No.24 of 1997 concerning Land Registration has set about its execution. Implementation of the decisions regarding changes to the data which needs coordination between the two (2) government agencies:the Court and the Land Registry Office. In this thesis, the authors raised about the implementation of court decisions that result in changes to the content data on land that have been registered. To determine the effectiveness of the noise provisions of the chapter, the authors raise a verdict that it resulted in changes to data on land that have been registered. That is the Review of verdict Reg.No.322 PK / Rev. /2008, the contents of such verdict lead to changes in juridical data on land with the status of Building Rights of Land which was originally entitled to Indonesian citizen, which was then based on court verdict that have been granted permanent legal force to the foreign citizen. The judicial process to resolve this matter has taken a long time, with high costs and draining a lot, but after obtaining the expected verdict, the verdict was not also be implemented. In this thesis the author sought to review why this is so difficult, what are the bottlenecks, as well as test the effectiveness of the provisions of Article 55 of Government Regulation number 24 year 1997 on land registration, the implementation of the verdict in question. |
