Akibat hukum terhadap putusan perceraian dari pasangan perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di kantor catatan sipil : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K/Pdt/2007 = The legal consequence of divorce decision of a mixed marriage couple according to the code number 1 year 1974 regarding the marriage which has a permanent legal powered decision but not registered at the Departement of Population : analysis of supreme court decision number 2307 K/Pdt/2007
Tony Budisarwono;
Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Rosa Agustina, examiner; Wenny Setiawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
|
|
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dianggap tidak pernah terjadi apabila salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007 timbul masalah yang perlu dikaji yaitu mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukannya.Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan diatas adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang mengolah data primer maupun sekunder dengan mempergunakan analisis data kualitatif dan akhirnya dapat diambil kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan yang mengakibatkan perkawinan tetap berlangsung sehingga tuntutan terhadap pemberian nafkah istri tidak dapat dipenuhi. Diperlukan upaya hukum memohon putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan kembali di Kantor Catatan Sipil.Disarankan para pihak sudah seharusnya di informasikan oleh pihak yang terkait mengenai tata cara perceraian di Pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. The marriage divorce may be considered never occurred if the copy of divorce decision which has a permanent legal powered decision but not registered at the Department of Population. The importance of this registration is to fulfill the provision of Article 34 paragraph 2 of Government Regulation Number 9 Year 1975. Based on the decision of Supreme Court Number 2307 K/Pdt/2007, there is a problem should be analyzed related to the legal consequence and legal effort to overcome the decision.The method of the research approach used in analyzing the above problem is descriptive, normative jurisdiction which processes primary and secondary data using qualitative data analysis so that can be drawn a conclusion.The result of the research shows that the copy of divorce decision which has a permanent legal powered decision but not registered is the reason that the marriage considered still occurred legally, so that the prosecution of alimony for the wife can not be undertaken. It is needed to take a legal effort to propose a divorce decision which has a permanent legal powered decision to be re-registered at the Department of Population.It is suggested that all parties should be informed and socialized by the related parties concerning the divorce procedures at the Court so it will give a legal security to the related parties. |
|
|
| No. Panggil : | T21814 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 83 pages; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T21814 | 15-18-878813069 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20282136 |
