ABSTRAK
Berbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.
Abstract
Complicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user. |
