Analisa yuridis mengenai kewenangan seorang notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/MJ.PPN/2007 tanggal 31 Januari 2007 = Juridical analysis of notary public authority to perform legal counselling of a notary law making in cooperation agreement revised from deed law reviewed from constitution number 30 year of 2004 of notary and notary ethical code number 30 year 2004 : study case of house of notary control center decision number 01/B/Mj.PPN/2007 dated 31 January 2007
Felicia Amien;
Roesnastiti Prayitno, supervisor; Selenggang, Chairunnisa Said, examiner; Widodo Suryandono, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
|
| Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta yang notaril. Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak. |
|
|
| No. Panggil : | T29448 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 83 pages; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T29448 | 15-18-419995108 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20284210 |
