Tesis ini merupakan kajian terhadap siasat dan politik budaya masyarakat adat kasepuhan dalam pertarungan mendapatkan hak atas sumberdaya atas lahan dan hutan adat di kawasan konservasi Halimun-Salak, Jawa Barat dan Banten. Fokus kajian diarahkan pada sosok dan peran para pemimpin adat di dua wilayah kasepuhan, masing-masing adalah Kasepuhan Cisitu di Kabupaten Lebak, Banten dan Kasepuhan Sinar Resmi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perhatian terhadap dua sosok pemimpin masyarakat adat itu memberikan penulis sebuah gambaran menarik tentang bentuk-bentuk siasat dan politik budaya yang menjadi sumber inspirasi dalam aksi-aksi kolektif masyarakat kasepuhan berhadapan dengan kebijakan negara, khususnya terhadap klaim atas wilayah konservasi oleh Departemen Kehutanan dan eksploitasi emas oleh PT Aneka Tambang (PT Antam). Studi ini menunjukan bahwa lebih dari sekedar sebuah gagasan adat yang statis, adat menjadi sebuah konstruksi dinamis yang bergerak sesuai dengan proses kontestasi yang terjadi antara masyarakat kasepuhan tersebut berhadapan dengan negara, diwakili oleh pemimpin mereka, dan sekaligus juga sebuah inovasi dalam menjaga dan mempertahankan lembaga adat dalam proses perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. This thesis is a study about cultural politics and strategy of indigenous peoples (Kasepuhan) in the struggle obtain rights to resources of land and forests in the conservation areas of Halimun-Salak, West Java and Banten. The study focused on the figure and the role of traditional leaders in the two kasepuhan areas, Kasepuhan Cisitu in Lebak , Banten province and Kasepuhan Sinar Resmi, Sukabumi, West Java. The focus to the leaders role and function in designing cultural politics and strategy in their contestation against the state policies, especially the claim of conservation areas by Forestry Department and gold mining by PT Aneka Tambang, provides an interesting findings of adat as dynamic construction along with their daily struggles, as well as an inovative strategy by the leaders to maintain adat institution under rapid social changes in their environment. |