Analisa harmonisasi ketentuan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dengan pemerintah pusat terkait pungutan retribusi menara telekomunikasi : studi kasus Pemerintah Kota Lampung = Analysis harmonization of district/regional government regulation with central government related to retributions of telecommunication towers : case studies, local government of Lampung
Dirgantara Putra;
Haula Rosdiana, 1971-, supervisor; Salomo, Roy Valiant, examiner; Milla Sepliana Setyowati, examiner; Machfud Sidik, examiner
(Universitas Indonesia, 2012)
|
|
Tesis ini membahas tentang harmonisasi antara ketentuan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan pungutan retribusi menara telekomunikasi melalui studi kasus Pemerintah Kota Lampung. Di dalamnya juga membahas tentang jenis-jenis pungutan retribusi yang dapat dikenakan terkait keberadaan menara telekomunikasi, tata cara pemungutan, serta bagaimana konsep harmonisasi pungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa terkait keberadan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah sebaiknya perlu membuat suatu aturan khusus retribusi menara telekomunikasi dengan memperhatikan asas harmonisasi dan hirarki serta kendala-kendala sosial-politik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. This thesis discusses the harmonization of provisions between central & regional/ district government related to Telecommunication Tower Retributions through case studies of Lampung Local Government. It also discusses the types of payments that may be imposed related to telecommunication tower existence, procedures of payment collectingg, and models of harmonization in retributions of tower telecommunication made by local government refers to the regulations of the Central Government. This study is a descriptive qualitative research design.The results suggest that in related to tower existance, local government should have to prepare special regulation with regard to the principle of telecommunications towers and the harmonization of the hierarchy and the constraints of social-political that may arise in its implementation. |
|
|
| No. Panggil : | T25315 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xv, 100 pages : illustration; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T25315 | 15-18-334245513 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20290081 |
