Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu ini dibuat mengingat Kota Tangerang selatan merupakan kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak lagi merupakan urusan pemerintah kabupaten, tetapi menjadi urusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mempunyai instansi sendiri yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut belum berjalan maksimal karena masih adanya berbagai kendala.
In carrying out its role as public servants, government as development actors are faced with various problems that occur in society. In an effort to answer these problems, the government issued a policy or development program to achieve those goals. Implementation of the policy in principle is the way to a policy can achieve its goals. Implementation of waste management policy/integrated waste is made considering the Tangerang City South is an independent city after the regional expansion of Tangerang Regency. This research uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of policy and policy implementation. Waste management that were previously the responsibility of the Tangerang regency government, no longer a government business distric, but the affairs of South Tangerang City government, because it already has its own agencies that deal with waste that is Department of Hygiene, Landscaping and Cemetery (DKPP). This study aims to discuss the implementation of waste management policy in the new city. From the research, implementation of waste management policy in the new town is not running maximum because there still exists a variety of conctraints. |
