Pesawat udara secara sifat aslinya adalah moda yang tidak aman. Ia tidak bisa berhenti seketika diudara semaunya, dan bisa jatuh. Namun statistik menunjukkan, bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang ketat dan ditaati. Oleh karena itu, peraturan penerbangan nasional harus ditegakkan secara ketat dalam rangka mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Sejalan atas kepentingan tersebut, maka hukum dalam konteks implementasi kebijakan kriminal (criminal policy) diperlukan, sebagai alat untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka muncul permasalahan yang harus diteliti yakni apakah implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan Perundang-Undangan dalam konteks implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerbangan di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Metode Penelitian Sosio-Legal yang merupakan penelitian interdisipliner terhadap hukum, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah: studi kepustakaan dan wawancara. Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerapkan kebijakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, akan sangat sulit untuk diterapkan; (2) Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan yang menerapkan dimensi kebijakan kriminal di bidang penerbangan harus benar-benar selaras, seiring, sejalan, sinkron, dan harmonis dengan ketentuan perundangan lain yang berlaku, mentaati asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek keberlakuan dan upaya penegakan hukumnya, serta dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Karena dengan demikian, barulah dimensi dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur/dianut dalam UU Penerbangan dapat diterapkan penegakan hukumnya, sehingga kemudian pendekatan kebijakan kriminal di bidang penerbangan dapat memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peningkatan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.
Aircraft in its original nature represents unsafe mode. It cannot stop instantly in the air at will, and can fall down. But statistic data show that the aircraft is the safest mode of transportation. This is due to strict regulations and adhered to. Therefore, the national aviation regulations must be enforced strictly in order to realize a secure and safe aviation. In line with the interest, the law in the context of the implementation of criminal policy is required, as a means to protect people to live safely without the threat of dangerous actions and conditions. Based on the background as presented above, it appears that the problems should be investigated whether the implementation of criminal policy in Law No. 1 Year. 2009 on Aviations can be implemented, and how policy legislation in the context of the implementation of criminal policy in the field of aviation in the future will be. Method of research in this thesis uses the Socio-Legal Research Methods which represents interdisciplinary study of laws, executed by using descriptive qualitative methods, with a normative juridical approach. The employed data collection method is literature study and interviews. Departing from the results of research that has been done, the study concludes: (1) that the legislation policy that applies criminal policy as stipulated in Law No. 1 Year 2009 on Aviation will be very difficult to implement, (2) In the future, the legislation policies that apply criminal policy dimension in the field of aviation should be in tune, in concomitant with, in line, synchronized to, and harmonized with other prevailing provisions, adhering to the principles of criminal law, considering the applicability effect and law enforcement efforts, and able to support integrated criminal justice system in Indonesia. And hence, the dimensions and implementation of criminal policies which are governed / adopted in the law of Aviation becomes applicable, so that the approach to criminal policies in the field of aviation can provide useful contributions, in terms of improving aviation safety and security factors. |
