Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xv, 130 pages : illustration ; 28 cm. + appendix. |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| T29727 | 15-18-761467392 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20293282 |
Abstract
ABSTRAK
Dengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yag diangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khusus terhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah. Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikan dua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yang yang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisi perbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.
Abstract
With the background of the above problems, the main issues raised in this thesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions with tijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions, how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the tax treatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared using many methods.The method used is book study, field studies and Interviews. Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking. To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamic banking transactions in other countries, the government should be able to provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamic banking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. The first factor, the government should involveactors that had to do with Islamic banking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian Ulema Council, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government that represented the DGT should be to harmonize the regulations set forth in connection with Islamic banking.
Dengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yag diangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khusus terhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah. Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikan dua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yang yang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisi perbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.
Abstract
With the background of the above problems, the main issues raised in this thesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions with tijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions, how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the tax treatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared using many methods.The method used is book study, field studies and Interviews. Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking. To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamic banking transactions in other countries, the government should be able to provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamic banking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. The first factor, the government should involveactors that had to do with Islamic banking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian Ulema Council, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government that represented the DGT should be to harmonize the regulations set forth in connection with Islamic banking.