Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi kebijakan terpenuhinya kepentingan pemerintahan daerah, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya perubahan yang diharapkan, dan terpenuhinya sumberdaya-sumberdaya yang mendorong kebijakan secara efektif. Selain itu dari dimensi konteks implementasinya peran gubernur beserta perangkat daerahnya (walikota, camat, dan lurah) ikut mendorong, implementasi kebijakan secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu dari dimensi isi kebijakan komitmen dari pelaksana elemen kedinasan masih kurang dan kesadaran masyarakat untuk mau lebih peduli akan pentingnya kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit DBD belum mempunyai kesadaran yang sama. Sedangkan, dari dimensi konteks implementasinya kerjasama dengan pihak swasta masih kurang, masih kurangnya promosi dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, minimnya edukasi yang diberikan kepada Jumantik, dan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan.
This study aims to discuss the policy implementation of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Disease Control Policy in Jakarta. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. This study describes the implementation of policies aimed at controlling the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease in the Province of Jakarta. The result is that policy implementation is going well. It can be seen from the dimensions of policy contents, including the fulfillment of the interests of local government, the public can experience the benefits directly, the achievement of expected changes, and compliance resources that promote effective policies. Apart from the dimensions of policy contexts, the governor's role of the region (the mayor, sub district, and village heads) contributed to the implementation of effective policies. However, there are still some shortcomings in the implementation of this policy, which can be seen in the dimensions of policy contents, including the lack of commitment of policy implementer, and lack of public awareness. Meanwhile, in the dimension of policy contexts, can be seen in the lack of private sector cooperation, lack of promotion and socialization provided to the community, lack of education given to the Jumantik (experts observers larvae), and the application of sanctions that have not been implemented. |
