:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Perbedaan sikap anggota Koalisi Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: studi kasus hak angket DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century (2009-2010) = Stance difference of Coalition Members of the Political Parties Supporting President Susilo Bambang Yudhoyono: case study House of Representative's right of inquiry on investigation of Century Bank case (2009-2010)

Rif`atul Mahmudah; Wawan Ichwanuddin, supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011)

 Abstrak

Politik anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY dalam Hak Angket Bailout Bank Century. Koalisi lazimnya dibentuk untuk memberi dukungan atas kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun, dalam hak angket tersebut, tujuan itu tidak tercapai karena sikap anggota koalisi dalam mendukung kebijakan tersebut tidak mampu mencapai mayoritas ketika dilakukan voting. Terdapat tiga kondisi yang memengaruhi terjadinya perbedaan sikap tersebut di antaranya adalah pembentukan koalisi yang mencakup bentuk koalisi yang terbentuk serta penggunaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multipartai, pola interaksi partai politik termasuk di dalamnya kesepakatan dalam koalisi serta positioning partai, baik dalam koalisi maupun di hadapan publik. Kekuatan partai politik di DPR tidak menjadi jaminan bagi partai untuk mampu menjadi pengontrol dalam koalisi. Terdapat kondisi lain terkait tiga hal tersebut di atas yang juga memengaruhi sehingga inkompatibilitas perpaduan sistem presidensial dan sistem multipartai tidak menjadi satu-satunya sebab.

Representative's Right of Inquiry on Investigation of Century Bank Case among political parties that are member of coalition supporting SBY government. The coalition is customarily formed to provide support for the government's policy. However, it was not achieved in the right of inquiry because of the members of coalition's stances in supporting the policy couldn't able to reach majority when voting conducted. There are three conditions that affect stance differences: the formation of coalition that includes form coalition formed, the use of presidential system of government and multi-party system, and the interaction pattern of political parties which the coalition agreement and the positioning of the party either in coalition or in public are included in it. The power of political party in House of Representative is not a guarantee for a party to be able to be the controller in coalition. There are conditions related to three things mentioned above are also affecting so that the blend incompatibility presidential system and a multiparty system is not the only cause.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resources
Deskripsi Fisik : xiii, 99 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-22-58035637 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20295363