Full Description

ABSTRAK
Demi meningkatkan hubungan ekonomi di bidang perdagangan antara kedua negara, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membuat perjanjian perdagangan bilateral yang bertajuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang ditandatangani sejak 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2008. Dengan bentuk perjanjian perdagangan bilateral, maka berdasarkan pasal 24 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Indonesia dan Jepang dapat mengenyampingkan prinsip non-diskriminasi yang harus diterapkan kepada negara lain yang bukan pihak dari IJEPA. Di dalam IJEPA sendiri terdapat beberapa jenis limbah B3 yang ikut menjadi komoditas yang diperdagangkan dan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk. Mengingat baik Indonesia dan Jepang merupakan negara pihak dari Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Konvensi Basel) yang mengatur perdagangan limbah B3 antar negara, maka kedua negara ini wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan Konvensi Basel. Di dalam Konvensi Basel sendiri perdagangan limbah B3 hanya diizinkan bila memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan Konvensi Basel. Skripsi ini akan meninjau apakah perdagangan limbah B3 yang diatur oleh IJEPA memenuhi Konvensi Basel. Dari segi hukum perdagangan internasional sendiri segala perdagangan yang menyangkut kepentingan kesehatan makhluk hidup dapat dikesampingkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dikandung di dalam pasal 20 (b) GATT. Pengesampingan ini dikenal dengan prinsip pengecualian umum (General Exceptions). Mengingat masuknya komoditas limbah B3 berpotensi membahayakan kesehatan makhluk hidup, maka dapat dikoreksi melalui pasal 20 (b) GATT bila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pasal 20 (b) GATT.

---

ABSTRACT
In order to enhance economic relations in trade between the two countries, Indonesia and Japan agreed to make a bilateral trade agreement entitled Indonesia- Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) signed since August 20, 2007. Then the agreement was effective from July 1, 2008. By bilateral trade agreements form, Indonesia and Japan can disregard the principle of nondiscrimination that should be applied to other countries which are not party to the IJEPA based on article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade. In the commodities list of IJEPA, there are several kind of hazardous wastes which are founded in that list and got import duties exemption or reduction like other products. Remembering Indonesia and Japan are parties to Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention), then both of them must comply with every rules that governed by Basel Convention including hazardous wastes trade. Transboundary movements of hazardous wastes are only allowed by Basel Convention if it fulfills the terms and conditions that are established by Basel Convention. This paper will review whether the trade regulations of IJEPA meets the Basel Convention. In other regime, all the trade that involves the interests of the health of living things can be ruled out if violate international trade law regime particularly article 20 (b) of General Agreement on Tariffs and Trade. This exception is known as the general exceptions principle. Remembering the inclusion of hazardous wastes commodity potentially endangered the health of living things, then it could be corrected through Article 20 (b) GATT if it fulfills the provisions required by that rule.