Skripsi ini membahas mengenai Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana koperasi tersebut mulai muncul sejak akhir 1980-an sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA), yang ada satu setiap satu pelabuhan. Sejak saat itu, hingga saat ini, terdapat banyak terjadi pergantian regulasi yang terkait dengannya. Koperasi TKBM berdiri pada waktu Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian masih berlaku. Kemudian mulai berkembang saat Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berlaku. Kemudian pada tahun 2002, regulasi yang menjadi dasar hukumnya diubah dan membawa beberapa perubahan kedudukan dan posisi hukum. Namun dari semua peraturan yang ada, tetap membawa implikasi penafsiran bahwa hanya ada satu koperasi TKBM dalam satu pelabuhan. Belakangan mengemuka adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Koperasi TKBM berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat. Hal itu kemudian berkaitan juga dengan pengecualian yang ada dalam undang-undang tersebut.
This thesis discusses The Labour Cooperative of Loading and Unloading where the cooperative began to emerge since the late 1980s as a replacement for Yayasan Usaha Karya (YUKA), that there is one every single port. Since then, until today, there are a lot of change of regulations associated with it. Loading and Unloading Labour Cooperatives stood at Law No. 12 year 1967 concerning the Principles of Cooperatives is still valid. Then began to grow when the Act No.. 25 year 1992 on the Fundamentals of Cooperatives apply. Then in 2002, which became the basis of legal regulations amended and brought several changes of position and legal position. But of all existing regulations, still carries implications for the interpretation that there is only one Labour Cooperative of Loading and Unloading in one port. Later arose the alleged monopolistic practices and unfair business competition conducted by the Cooperative TKBM pursuant to the provisions of Act No.. 5 of 1999 on Anti-monopoly and unhealthy business competition. It was then linked well with the existing exceptions in the law. |
