ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian iniadalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu,faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambatimplementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupawawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangkapengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhioleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunanbukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik saranaprasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarikminat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan).Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangankawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkanmengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahuipula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dariRumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan.Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran padakawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangatmendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangkapanjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan olehpemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakatKota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untukpengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnyakoordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahanpertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakatpetani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasispariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknyaBapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknyakepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingandi pasar Batu, dan karakter penguasa.
Abstract
This thesis discusses the implementation of expenditure policy in BatuCity agropolitan area. The problems are examined in this research isimplementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, thecontributing factors for policy implementation, and the cumberer factors forpolicy implementation. This research conducted with using qualitative approachwith in depth interview, documentation study, and observation as collecting datamethod. The result showed that the implementation of expenditure policy in orderdevelopment of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes inthe vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism centerbased agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector butmore to the development of physical infrastructure and other facilities that werebuilt in order to attract tourists and investors (although the agricultural sectorcontinues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in thedevelopment of the Batu City agropolitan area, thus many have complained aboutthe Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also thatthere are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, theyare retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market.Contributing factor in the implementation of expenditure policy in theBatu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supportingthe farming community, and public awareness of long-term benefits that can beobtained from the program activities provided by Governments for thedevelopment of agriculture because it is nature society Batu City is in theagricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordinationbetween agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a lesseffective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Visionfrom agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yetthe formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative VillageUnit which handles all the sectors, the many interests involved in the developmentof agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler. |
