Pengaturan perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara
(Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000)
|
Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstrateritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial dilaut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udaraPerluasan yurisdiksi pidana di wilayah daratmuncul dengan adanya ?Extra Territorialitytheory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaituyurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr]dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungandiplomatik. |
|
No. Panggil : | HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7 |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000 |
Sumber Pengatalogan : | |
ISSN : | |
Majalah/Jurnal : | Hukum dan Pembangunan |
Volume : | Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19 |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Akses Elektronik : | |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia. Perpustakaan Lantai 4 |
Lokasi : |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20297611 |