Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent. From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health. |
