:: Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Landasan teoritis dan yuridis prosedur perizinan di lingkungan Departemen Perhubungan

(Hukum dan Pembangunan Vol. 27 No. 1 Februari 1997 : 24-32, 1997)

 Abstrak

Kegiatan-kegiatan pemerintahan pada salah satu seginya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Public service tersebut sebenarnya juga mempunyai beberapa bidang layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas, salah satu diantaranya adalah pemberian atau penolakan oerijinan terhadap pengajuan perijinan yang disampaikan oleh masyarakat, baik untuk kegiatan berusaha, untuk melakukan hal-hal tertentu lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan. Artikel ini membahas beberapa teori dan landasan teoritis perijinan di lingkungan Departemen Perhubungan.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : HUPE-27-1-Feb1997-24
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Hukum dan Pembangunan Vol. 27 No. 1 Februari 1997 : 24-32, 1997
Sumber Pengatalogan :
ISSN :
Majalah/Jurnal : Hukum dan Pembangunan
Volume : Vol. 27 No. 1 Februari 1997 : 24-32
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia. Perpustakaan Lantai 4
Lokasi :
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
HUPE-27-1-Feb1997-24 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20298431