Angkutan umum sampai saat ini belum mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Indikasinya terlihat pada hal-hal seperti dijadikannya pelayanan jasa angkutan umum ini menjadi ajang persaingan sehingga berdampak pada ketidakefisienan layanan jasa tersebut dalam mencapai tujuannya sebagai barang publik. Soal pelayanan angkutan umum ini terlihat pula pada angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). Contoh buruknya layanan jasa ini terlihat pada adanya rute yang tumpang tindih, ketidakseragaman jarak yang ditempuh setiap bus, tidak adanya penjadwalan, kondisi bus yang sudah tidak layak dan lain sebagainya. Belum adanya sistem pendanaan dan kontrol yang pasti membuat masalahmasalah tersebut di atas tidak pernah teratasi. Perubahan dari sistem persaingan bebas menjadi monopoli negara atas barang publik seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 akan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan terhadap pengguna jasa angkutan kota antar provinsi. Rancangan sistem berupa penggabungan kepemilikan aset-aset pemilik Perusahaan Otobus (PO) menjadi hanya satu perusahaan otobus perlu dirumuskan untuk menghindari benturan-benturan kepentingan. Penggabungan tersebut dimodelkan dalam penggabungan neraca keuangan. Dalam tesis ini akan dirancang sebuah PO sebut saja, PO Kuda Terbang, hasil akuisisi atas berbagai PO yang ada dengan kepemilikan bersama pemerintah. Rancangan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sisi keuangan dan teknik dalam angkutan umum antara kota antar provinsi, serta penilaian atas kelayakannya.
Public transportations still not have proper attention from our government until nowdays. The main indicator of this problem is the condition of making the public transportation service as a competition stage that, has been impacting to inefeciency in achieving its goals as the public service. The problem in this public transportations is also seem in intercity and interprovince transportations (AKAP). The overlapping route, unfair route distance for every public bus, no scheduling, the bad condition(sparepart) of the bus, and many others, are strong evidence about the negative aspects of this service. Because there is no a monetery system and strict control in the public service, so far, the problems never be solved. The change of free competition system to nation monopoly on public goods as determined in Indonesia Constitution (UUD 1945 psl. 33 ayat 2) will improve performance and quality service to intercity interprovince transportation users. A system design that merging all assets ownership in this outobus business (PO) into one business company should be formulated in order to overcome any clash of interests. The merger is modelling in a merger of balance sheet. In this thesis, an outobus business company was disigned, suppose it?s name PO Kuda Terbang, as a result of an acquisition of some outobus business companies (PO) into an ownership together with the goverment. This design concluding things that concern with monetery and technical aspects in public transportation intercity, interprovince, and also an assesment to it?s properness. |
