Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | x, 149 pages : illustration ; 28 cm |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| T30271 | 15-18-403827602 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20299070 |
Abstract
ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akan dipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil dari penelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dan sulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekrut hakim ad hoc yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistem rekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses rekrutmen.
Abstract
The Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 ordered establishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of the province, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice system which according to the author raises some problems. The research method used is the normative-empirical. This research is based on a study of secondary data will be combined with the empirical research results in the form of primary data. The result of this research acquired some of the issues that appears with the enactment of Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficulty of the case handling process of the criminal acts of corruption; 2 ) the difficulty to recruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especially corruption eradication, and less fair system recruitment careers judge not involving public participation in the process of recruitment
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap data sekunder yang akan dipadu dengan hasil penelitian empirik yang berupa data primer. Hasil dari penelitian ini didapatkan beberapa permasalahan yang muncul sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1) besarnya biaya yang dikeluarkan dan sulitnya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi; 2) sulitnya merekrut hakim ad hoc yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi serta kurang terbukanya sistem rekrutmen hakim karier yang tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses rekrutmen.
Abstract
The Court of Corruption is very needed. Act number 46 of 2009 ordered establishment of The Court of Corruption, which meanwhile in the capital of the province, as well as the presence of a judge ad hoc in the criminal justice system which according to the author raises some problems. The research method used is the normative-empirical. This research is based on a study of secondary data will be combined with the empirical research results in the form of primary data. The result of this research acquired some of the issues that appears with the enactment of Act number 46 of 2009 which are : 1) the magnitude of the cost and difficulty of the case handling process of the criminal acts of corruption; 2 ) the difficulty to recruiting judge ad hoc who has knowledge and ability in the law of especially corruption eradication, and less fair system recruitment careers judge not involving public participation in the process of recruitment