Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terjadi restrukturisasi dalam pelaksanaan pengusahaan gas bumi melalui pipa di Indonesia. Sebelumnya, pengusahaan dilaksanakan dengan mekanisme bundling, dimana ruang lingkup pengusahaan tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada : penyediaan gas bumi, pembangunan dan pengusahaan fasilitas pipa pengangkutan sampai pemasaran gas bumi kepada konsumen akhir. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, maka pengusahaan gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi : (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa memiliki sifat monopoli alamiah karena pertimbangan efisiensi secara ekonomi terkait dengan investasi, pengoperasian dan pemeliharaan. Sedangkan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Persaingan usaha yang sehat dapat terealisasi, apabila terdapat peran Pemerintah sebagai pengatur dan pengawas atas pelaksanaan pengusahaan gas bumi melalui pipa.
As Law Number 22, 2001 regarding Oil and Gas already been enacted, the implementation of Natural Gas Pipeline Enterprise in Indonesia is restructurized. Before, the Natural Gas Pipeline Enterprise was bundled, where the scope of the enterprise included but not limited to : natural gas provision, pipeline facilities development and bussiness, up to marketing the natural gas to the end consumers. By enacting the Law Number 22, 2001, and the implementation rule of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 19, 2009, then, the Natural Gas Pipeline Enterprise is unbundled, where the business is divided into : (i) enterprise of natural gas pipeline transportation, and (ii) enterprise of natural gas marketing. The nature of the natural gas pipeline transportation enterprise is monopoly referring to the economic efficiency in investment, operation and maintenance. Otherwise, the enterprise of natural gas marketing can be conducted in a fair competition mechanism which is accordingly ruled by Law Number 22/2001. A fair competition can be reinforced if the government plays role as a regulator and supervisor to the business of natural gas pipeline enterprise. |
