Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (Deelneming) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.
Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (Deelneming) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence. |
