Sebagai salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya, tentu isu terkait ketersediaan dan pemanfaatan air menjadi isu penting dalam kehidupan modern saat ini. Isu penting ini berkembang karena kondisi air yang layak dikonsumsi makhluk hidup sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mulai terbatas. Air yang dulunya dirasakan melimpah dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama sebagai sebuah res comminee berangsur mulai diatur pemanfaatannya seiring dengan kondisi keterbatasan air. Belakangan ini muncul pemikiran yang lebih arif bahwasanya air sebagai milik bersama dapat didudukkan sebagai hak asasi manusia dan oleh karenanya menjadi kewajiban negara dalam memenuhi sebagai pelaksanaan penguasaan sumber daya (air) oleh negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dengan tegas menyatakan konsepsi hak menguasai sumber daya air oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penelitian normatif dengan pendekatan analisis eksplanatoris ini berusaha menjelaskan pemenuhan hak atas air di Indonesia yang disandarkan pada konsepsi dan falsafah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus dan pembatasan masalah ada pada regulasi terkait pemanfaatan air yang ada di Jakarta. Dilandasi teori air sebagai barang publik, penelitian ini mencoba membuktikan sejauh mana pemenuhan hak atas air di Jakarta melalui riset yuridis terhadap regulasi dan kebijakan lembaga eksekutif di satu sisi dan perlindungan lembaga peradilan di sisi lainnya. Hasil penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bahwa: 1) perkembangan konsepsi dan ide yang mendunia telah menyadari arti penting sumber daya air dan pengakuannya sebagai salah satu hak asasi manusia, 2) Hak atas air di Indonesia diakui oleh konstitusi dan Negara wajib menjamin pemenuhannya untuk warga negara, 3) ternyata di Jakarta belum terlihat upaya pemenuhan hak atas air oleh lembaga eksekutif walaupun di lain pihak lembaga peradilan memberikan perlindungan dengan caranya sendiri.
As one of the natural elements of that needed by human and other living things, the issue regarding the availability and utilization of water becomes an important issue in modern life today. This important issue is growing due to water conditions that are suitable for consumption as a living being from a limited subsistence. Water that was once perceived as abundant and can be used together as res commune slowly began to be regulated along with the utilization of limited water conditions. Recently emerged wiser thinking that water as a common property can be mounted as a human right and therefore the state had the obligation in meeting the implementation of the (water) resources. Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has firmly stated conception of rights to control water resources by the state in order to achieve prosperity. This normative research with explanatory analysis approach seeks to explain the fulfillment of water rights in Indonesia which was based on the concepts and philosophies contained in Article 33 paragraph (3) of the Constitution, focused and restricted on regulatory issues related to the utilization of water in Jakarta. Based on the theory of water as a public good, the study sought to prove the extent of compliance with water rights in Jakarta through legal research on regulation and policy of the executive branch in one hand and the protection of the judiciary on the other side. The results of this study tried to answer the problem that: 1) development of concepts and ideas worldwide have realized the importance of water resources and its recognition as one of human rights, 2) The right to water in Indonesia is recognized by the Constitution and the State shall ensure compliance to citizens, 3) in Jakarta has not seen the effort to fulfill the right to water by the executive branch, although the judiciary to protect its own way. |
