Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.
Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain. This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee. Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation. Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually. |
