Tesis ini membahas proses pemberian HGU terhadap Iahan garapan penduduk desa, perlindungan dalam peraturan pertanahan terhadap lahan garapan penduduk desa dan solusi guna menyeimbangkan kepentingan penduduk desa dengan perusahaan. Tidak berjalannya dengan baik proses perolehan hak atas tanah dalam pemberian izin HGU, tidak adanya kesigapan dari pemerintah yang berwenang untuk dengan segera menuntaskan kasus ini, menyebabkan konflik sengketa lahan antara penduduk desa setempat dengan PT BSMI di daerah Mesuji, Lampung terus berlanjut sampai dengan saat ini.Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan pengawasan dan keterlibatan yang intensif dari pemerintah dalarn pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah, pemberian pemahaman kepada penduduk desa rnengenai pentingnya tanda bukti hak atas tanah dan itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah.
This thesis discussed the granting process of land-cultivation title (HGU) to villagers utilized land, protection in land regulation towards villagers utilized land and the solution to balance the interest of villagers with the company. The inexistence of a proper process to acquire land title regarding land-use title permit granting, inexistence of a quick government reaction as the authorized party to immediately solve the problem, resulting conflict of land dispute between villagers and PT BSMI in Mesuji, Lamptmg continues until today.The research in this thesis is descriptive and prescriptive. The conclusion of research suggest that intensive control and involvement from the government is deemed necessary in the process of land title acquirement, transfer of understanding to the villagers regarding the importance of land title documentary evidence, and good faith from all parties in the process of land title acquiring. |
