Full Description

ABSTRAK
Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan motor perekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik perorangan maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberian kredit karena rentan terhadap risiko macet. Bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain harus dilakukan dengan perjanjian tertulis (sering disebut perjanjian kredit). Umumnya, bank telah menetapkan sepihak syarat dan kondisi kredit. Lantaran ditetapkan sepihak, perjanjian kredit rentan terhadap klausula yang tidak sesuai dengan ketentuan. Walaupun bank sudah menetapkan klausula jaminan dan asuransi, ditemukan juga klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris ketika debitur meninggal dunia yang kemudian mendorong Penulis untuk menulis tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan serta disajikan secara evaluatif-analitis untuk menjawab keberlakukan klausula menurut KUH Perdata. Penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit menimbulkan beberapa persoalan yuridis, baik dari perspektif Hukum Waris maupun Hukum Perjanjian. Klausula tersebut tidak mengikat ahli waris secara hukum karena merupakan hak sepenuhnya dari ahli waris untuk menerima atau menolak tanggung jawab tersebut. Persoalan yuridis lain muncul dari perspektif Hukum Perusahaan kalau debitur merupakan Perseroan Terbatas (PT). Hubungan hukum antara PT dan direktur berbentuk perwakilan sehingga perbuatan hukum direktur menjadi tanggung jawab PT. Ketidakhati-hatian bank dalam ini menyebabkan klausula tersebut tidak mengikat secara hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang.

---

ABSTRACT
Providing credit is one of the active roles of commercial banks in driving the motor of our economy. Bank is an intermediary agent that collects funds from the public and then transfers the funds in the form of credits, either to individuals or businesses. Due to credit risk arising from the borrower uncertainty in the future to meet its obligations, trust is one of the most important element in the process of granting a loan. Therefore, banks are required to comply with the credit guidance under Banking Act, namely to enter a written agreement, often called credit agreement, prior to granting the loan. It is a common practice that bank as a lender has unilaterally set the terms and conditions applicable to the credit agreement. Hence, the credit agreement clauses are prone to be not in accordance with applicable law. Unsatisfied with the collateral and insurance clauses in the credit agreement, additionally the bank is trying to secure its interest by putting the heir?s liability clause to pay off the debt into effect on account of the debtor death which encourages the author to complete this thesis. This research is conducted by using a normative legal perspective based on the library research and presented by evaluative analysis to examine the clause validity according to Indonesian Civil Code. In general, this research concludes that heir?s liability clause to pay off the debts in the banking credit agreement is not legally binding clause to the parties thereto as considered against the basic principles of inheritance and contract laws. In addition, bank should be aware that a corporate body, in this case Limited Liability Company, has a separate legal entity thus has liabilities that are distinct from those of its directors. Therefore, heir?s liability is also not applicable to the corporate entity or legally binding to its directors.