Tanggung jawab notaris terkait akta notaris yang mengandung unsur penyelundupan hukum
Simanungkalit, Febrina Annisa;
Roesnastiti Prayitno, supervisor; Wenny Setiawati, examiner; Selenggang, Chairunnisa Said, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
|
|
Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia. The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights. |
|
|
| No. Panggil : | T30414 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | x, 66 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T30414 | 15-19-436595818 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20306606 |
