Meningkatnya kasus gagal ginjal menyebabkan meningkatnya kebutuhan tersedianya unit hemodialisa di RSUD Tanjungpinang, sementara Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mampu mengadakannya karena keterbatasan anggaran. Untuk itulah RSUD mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama operasional setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan angka bahan medis yang harus dibayarkan, Rumah Sakit menetapkan tarif sebesar Rp 700.000 pertindakan hemodialisis. Untuk semua tindakan Hemodialisis bagi penduduk miskin ditanggung/didanai dari APBD. Akan tetapi angka bahan medis yang harus dibayarkan ke pihak ketiga tersebut, dirasa tidak efektif.UU RI no 44 tentang Rumah Sakit menyebabkan RSUD Tanjungpinang harus menggunakan PK BLUD dalam tata laksananya. Perubahan ini menyebabkan BMHP yang pada tahun 2009 dibayar dari dana APBD pada tahun 2010 dibebankan kepada biaya fungsional yang dikelola rumah sakit. Dengan tarif Rp 700.000 belum pernah dihitung berapa biaya aktual layanan pertindakan dan pendanaan tindakan hemodialisis dengan PK BLUD.Hasil penghitungan unit cost tindakan Hemodialisis dalam penelitian ini didapatkan angka Rp 1.113.502,- pertindakan Hemodialisis. Pendanaan untuk tindakan Hemodialisis tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penentuan sumber dana tindakan Hemodialisis untuk BMHP didanai oleh APBD dan penetapan tarif baru yang sesuai dengan penghitungan unit cost dalam penelitian ini.
The increasing cases of kidney failure caused the increasing need for availability of hemodialysis units in hospitals Tanjungpinang, while the Government Tanjungpinang unable to procure it because of budget limitations. For hospitals that entered into agreement with private parties in the form of operational cooperation after obtaining permission from the City Tanjungpinang.Based on the number of medical materials to be paid, the hospital set a tariff of Rp 700,000 hemodialysis. For all measures for the poor Hemodialysis covered / funded from the budget. But the number of medical materials to be paid to such third parties, are found to be effective. UU No. 44 of the Hospital cause Tanjungpinang hospitals must use in order PK BLUD. This change causes BMHP which in 2009 paid from budget funds in 2010 is charged to the cost functional run hospital. With tariff Rp 700,000 have never calculated how much the actual cost of services and funding actions hemodialysis with PK BLUD.The result of calculating unit costs Hemodialysis action in this study, the number ofRp 1,113,502, - actions Hemodialysis. Funding for Hemodialysis action in 2011 must be followed up by determining the source of funds for BMHP Hemodialysis action funded by the budget and setting a new tariff in accordance with the calculation of unit cost. |
