ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan aktasebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notarismelatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan aktaoleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkantimbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagisifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanyaaturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalammembacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yangdibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidangKenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yangberkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini,digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaahasas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif.Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan,dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebihbanyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisadilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yangtidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukanoleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadidasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaianNotaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnyakeotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadiakta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat didalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannyapada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari DewanKehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat ataudibatalkannya akta di kemudian hari.
Abstract
Notary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated inarticle 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for settingliability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to theperception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature whichin practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issueraised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notaryobligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deedmade when the deed was not read. The purpose of this research is to review thelegislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deedobligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It usedresearch method aimed at normative juridical examines of the legal principles inthe legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Datacollected with a more literary study conducted on secondary data contained in thelibrary. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read,to discover where the location of offenses committed by a notary and thenassessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results ofresearch can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deedwill result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only theauthenticity of the deed will be under the hand which of course would bedetrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is veryimportant in relation to the force of law act, requires more supervision of theHonorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation ofthe deed at a later date. |
