:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Penerapan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Studi Kasus Yogyakarta)

Yogie Rahardjo; Eva Achjani Zulfa, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Surastini Fitriasih, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Diskresi polisi merupakan suatu kewenangan untuk bertindak atas penilaian
sendiri yang berdasarkan kepentingan umum. Diskresi polisi diatur dalam Pasal
18 Ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Salah satu fenomena dilaksanakannya diskresi polisi yaitu dalam
penerapan Pasal 291 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terhadap abdi dalem di Yogyakarta. Meskipun telah lama
dilaksanakan, namun perlu dianalisa apakah tindakan polisi di Yogyakarta
tersebut benar-benar termasuk diskresi polisi. Jika termasuk diskresi polisi, maka
apa syarat-syarat untuk dapat dilaksanakannya diskresi polisi tersebut dan apakah
diperlukan suatu dasar hukum yang khusu untuk emngaturnya. Analisa ini
diperlukan mengingat bahwa adanya perbedaan pemahaman mengenai diskresi
polisi antara masing-masing anggota kepolisian dan kurang jelasnya definisi
mengenai diskresi polisi yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Abstract
Police discretion is an authority to act upon own judgeent based on the common
interest. Police discretion arranged in Article 18 Subsection (1) The Act of
Republic of Indonesia No. 2 Year 2002 about Republic of Indonesia State Police.
One of the phenomena of police discretion is in the application of Article 291
Subsection (1) The Act of Republic of Indonesia No. 22 Year 2009 about Traffic
and Public Transportation against ?abdi dalem? in Yogyakarta. Even though it has
long been implemented, but it needs to be analysed whwter the police action in
Yogyakarta is really including police discretion. If it is including police discretion
then wahat the conditions for such applicated police discretion and wheter it needs
a special legal basis that arranged it. The analysis is necessary considering that
there is difference in understanding the definition of police discretion and there is
an obscurity of police discretion definition that araanged in The Act of Republic
of Indonesia No. 22 Year 2002 about Republic of Indonesia State Police.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T31037
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 127 pages ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T31037 15-24-18526471 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20308013