Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan dan aksesibilitaspenyelenggaraan layanan KRL berperan meningkatkan aksesibilitas komuter diwilayah Jabodetabek. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakonsep aksesibilitas diapresiasi dan diimplementasikan dalam kebijakanpenyelenggaraan KRL Jabodetabek.Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis.Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/studi literatur danwawancara mendalam.Penelitian ini menemukan beberapa temuan. Pertama, kebijakan penyelenggaraanKRL, baik UU No. 23 Tahun 2007 maupun kebijakan turunanya, sudahmengapresiasi konsep aksesibilitas terutama untuk penyandang cacat. Kedua,implementasi kebijakan dalam aspek aksesibilitas berdasarkan analisis modelkontinental menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan UU No. 23 Tahun2007 (yang mengamanahkan penyusunan 28 Peraturan Pemerintah) dengankenyataan bahwa baru dua yang telah dibuat. Sementara itu, berdasarkan analisisakses dalam layanan publik, ditemukan tiga kebijakan layanan KRL yangmengembangkan aksesibilitas komuter, yakni: kebijakan layanan skemakewajiban layanan publik (PSO, public service obligation), kebijakan layanandengan konsep kesetaraan, dan kebijakan layanan dengan konsep responsifpenyandang cacat dan berkebutuhan khusus.
Abstract
This research discusses how policies implementations and accessibilities of traintransportation services have a role in improving commuters accessibility inJabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) areas. It aims to describehow the concept of accessibility is appreciated and implemented in Jabodetabektrain transportation policies.Research approach is qualitative and descriptive-analytical in nature. Datagathering is carried out through document/literature study and in-depthinterviews.This research finds several findings. First, policies on train transportation services,both UU (Law) N0. 23 Tahun (Year) 2007 and its derivatives, have appreciatedthe concept of accessibility mainly for disabled people. Second, policiesimplementations of accessibility aspect based on continental model analysisshows that there is a gap between UU No. 23 Tahun 2007 (that mandates thedrafting of 28 Governmental Decrees) and the fact that there are only two thathave been completed. Meanwhile, based on access analysis in public services, it isfound that three policy of train transportation services have developed commutersaccessibility, namely: policy of services with PSO (public service obligation)scheme, policy of services with equality concept, and policy of services withdisabled- and special need-responsive concept. |
