Deskripsi Lengkap
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text (rdacontent) |
| Tipe Media : | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Tipe Carrier : | volume (rdacarrier); online resources (rdamedia) |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 139 pages ; 29 cm +Appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Ketersediaan
- File Digital: 1
- Ulasan
- Sampul
- Abstrak
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S42495 | TERSEDIA |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20308540 |
Abstrak
ABSTRAK
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan dilakukannya negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang masih berlaku, salah satunya adalah mengenai ketentuan royalti. Pelaksanaan renegosiasi mengenai royalti belum berjalan karena para pemegang kontrak pertambangan menolak melakukan renegosiasi dengan dasar keberadaan asas pacta sunt servanda bahwa kontrak yang sudah ada harus tetap dihormati dan dijalankan dengan iktikad baik. Asas pacta sunt servanda merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat bagi para pihak dalam perjanjian, asas ini diakui dalam hukum internasional dan hukum perjanjian di Indonesia. Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi ketentuan nilai royalti merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda dan bagaimana akibat hukumnya jika renegosiasi tidak dilakukan atau gagal dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah negosiasi ulang tidaklah melanggar asas pacta sunt servanda, karena kontrak pertambangan sebagai sebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU No. 4 Tahun 2009 mengenai negosiasi ulang nilai royalti.
ABSTRACT
Rule of Law No. 4/2009 about Mineral and Coal Mining mandate to renegotiate the existing valid mining contracts, one crucial and honored issue that need to be renegotiated is the royalty in Mining Contracts. The renegotiation of the royalty value has not run yet since the Contractors still refuse to negotiating it renegotiation based on the existence of pacta sunt servanda, the mandatory principle rules that existing contracts shall be respected and executed with goodfaith. The principle of pacta sunt servanda is a principle stating that the agreement which has been made is binding the parties in the agreement, this principle is recognized in international law and Indonesia?s contract law. This thesis is conducted by using the method of juridical normative through study of documents and review of the written legal norms which included whether the provisions of royalty renegotiation is a violation of the pacta sunt servanda and how due to the law if renegotiation not done or failed to do. The result of this research is renegotiation not violate the principle pacta sunt servanda because mining contracts as a treaty civil shall be subject to the implementation of Law No. 4/2009 to renegotiate the royalty clause in its contract.
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan dilakukannya negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang masih berlaku, salah satunya adalah mengenai ketentuan royalti. Pelaksanaan renegosiasi mengenai royalti belum berjalan karena para pemegang kontrak pertambangan menolak melakukan renegosiasi dengan dasar keberadaan asas pacta sunt servanda bahwa kontrak yang sudah ada harus tetap dihormati dan dijalankan dengan iktikad baik. Asas pacta sunt servanda merupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat bagi para pihak dalam perjanjian, asas ini diakui dalam hukum internasional dan hukum perjanjian di Indonesia. Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi ketentuan nilai royalti merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda dan bagaimana akibat hukumnya jika renegosiasi tidak dilakukan atau gagal dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah negosiasi ulang tidaklah melanggar asas pacta sunt servanda, karena kontrak pertambangan sebagai sebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU No. 4 Tahun 2009 mengenai negosiasi ulang nilai royalti.
ABSTRACT
Rule of Law No. 4/2009 about Mineral and Coal Mining mandate to renegotiate the existing valid mining contracts, one crucial and honored issue that need to be renegotiated is the royalty in Mining Contracts. The renegotiation of the royalty value has not run yet since the Contractors still refuse to negotiating it renegotiation based on the existence of pacta sunt servanda, the mandatory principle rules that existing contracts shall be respected and executed with goodfaith. The principle of pacta sunt servanda is a principle stating that the agreement which has been made is binding the parties in the agreement, this principle is recognized in international law and Indonesia?s contract law. This thesis is conducted by using the method of juridical normative through study of documents and review of the written legal norms which included whether the provisions of royalty renegotiation is a violation of the pacta sunt servanda and how due to the law if renegotiation not done or failed to do. The result of this research is renegotiation not violate the principle pacta sunt servanda because mining contracts as a treaty civil shall be subject to the implementation of Law No. 4/2009 to renegotiate the royalty clause in its contract.