Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi PNS di DKI Jakarta yang diimplementasikan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS). Penilaian evaluasi dilakukan dengan mengacu pada teori kriteria evaluasi William Dunn, yang terdiri dari enam indikator penilaian, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari keenam indikator tersebtu, hanya indikator keadilan dan ketepatan yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera melakukan revisi pada peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program tersebut, yakni Keputusan Presiden Nomor 14/1993 juncto Keputusan Presiden Nomor 46/1994 tentang Tabungan Perumahan PNS.
This study aims to evaluate The Advance Assistance Program for Civil Servants Mortgage in Jakarta Special Province which us implemented by The Housing Savings Advisory Board for Civil Servants (Bapertarum-PNS). This program evaluation carried out by reference to the theory of William Dunn evaluation criteria, which consists of six indicators, such as: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study concluded only two indicators, equity and accuracy, that have been fulfilled. Therefore, the government is expected soon to amend The Presidential Decree No. 14/1993 amended The Presidential Decree No. 46/1994 on Civil Servants Housing Savings as the foundational regulation of that program. |
