Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan hanya dari internal koperasi dan eksternal koperasi yaitu dinas koperasi, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang. Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi KarangAsem di Bali, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi di Pinrang. Menurut Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010, yang memutuskan dibentuknya Satuan Tugas secara periodik dan insidentil dalam penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan rate bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini. Ketiga adalah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam. Beberapa kasus yang terjadi di atas masih dalam proses beracara di pengadilan.
The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum as the cornerstone to improve life welfare of the members joined with fate in common, namely the similarity condition of weak economic conditions based on democratic economy by raising and distributing funds to society. Oversight is carried out only from the internal and external cooperative that is cooperative service, so in practice, problems arise in particular concerning the cooperative distorted. Several cases of Savings and Loan Cooperatives which serve as background occurrence of irregularities in conduct of business activities are KarangAsem Cooperative in Bali, Guyub Raharjo Cooperative in Yogyakarta and Cooperatives in Pinrang. According to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208/BL/2007 dated June 20, 2007 and the Decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-328/BL/2010, which decided the establishment of the Task Force periodically and incidental in the handling cases of illegal Fund Raising and Investment Management. Therefore, this thesis will discuss about three things, are the setting Statutory Regulations relating legal protection for members of savings and loan cooperatives on unlawful acts in the field of fund raising and investment management. Second, the role of government in overseeing against the cooperative in determining the interest rate on savings and loan cooperatives at this time. Third is required supervision from the financial institutions involved in monitoring and addressing unlawful acts in the field of society fund raising and investment management to the member of savings and loan cooperatives. Some cases are still in the proceedings in court. |
