Full Description

ABSTRAK
Diseluruh negara di dunia yang telah memiliki Hukum Persaingan Usaha, praktek persekongkolan merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan dalam penanganan kasus-kasus persekongkolan pada umumnya para penegak Hukum Persaingan Usaha kesulitan untuk menemukan bukti-bukti langsung (direct evidence), mengingat pada umumnya perjanjian untuk bersekongkol tidak berupa perjanjian tertulis. Menyikapi permasalahan ini, muncul praktek-praktek pembuktian persekongkolan tender dengan indirect evidence oleh berbagai penegak Hukum Persaingan Usaha di negara-negara dunia. Pada prakteknya di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergantung kepada adanya indikasi komunikasi antar pelaku tender untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender. Umumnya persekongkolan tender yang terjadi berupa price fixing oleh para peserta tender. Doktrin conscious parallelism yang sering digunakan untuk membuktikan keberadaan price fixing oleh kartel, berkembang dan melahirkan plus factors yang menjadi acuan bagi Pengadilan Amerika Serikat untuk membuktikan adanya conspiracy yang timbul dari praktek kartel. Plus factors pada umumnya berbentuk indirect evidence atau circumstantial evidence, dan berdasarkan Peraturan KPPU, indirect evidence termasuk dalam alat bukti petunjuk. Namun disayangkan peraturan KPPU tidak menjelaskan lebih lanjut ruang lingkup dan nilai pemnbuktian dari alat bukti petunjuk yang dimaksud, hanya disebutkan bahwa petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

---

Abstract
Throughout the country in the world who have Competition Law, conspiracy is a violation which is is very difficult to prove. This is because the handling of cases of conspiracy in general Competition Law enforcement agencies struggle to find direct evidence (direct evidence), given in general agreement to conspire not be a written agreement. Addressing these issues, emerging practices of evidence of conspiracy tender with indirect evidence by various law enforcement Competition in the countries of the world. In practice in Indonesia, the Competition Supervisory Commission (KPPU) heavily rely to the indication of communication between tender participants to conclude the tender conspiracy. Generally tender conspiracy that occurred in the form of price fixing by the bidders. The doctrine of conscious parallelism is often used to prove the existence of price fixing by cartels, developing and delivery factors plus the reference to the Court of the United States to prove the existence of conspiracy arising from the practice of the cartel. Plus form factors are generally indirect evidence or circumstantial evidence, and based on the Commission's Rules, indirect evidence including the evidence guide. Unfortunately the Commission rules do not explain further the scope and value of the evidence pemnbuktian clue is, simply stated that the guide is the knowledge by which the Commission is known and believed the truth.