Strategic Lawsuit Against Publik Participation dalam Hukum Perlindungan Konsumen = Strategic Lawsuit Against Public Participation in Consumer Protection Law
Aya Sofia;
Henny Marlyana, examiner; Rosewitha Irawaty, examiner; Myra Rosana Budi Setiawan, examiner; Afdol, examiner
(Universitas Indonesia, 2012)
|
|
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadapserangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat olehkonsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic LawsuitAgainst Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturankhusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu,di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagianCalifornia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPPtersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlujuga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasuskasusdi Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepadakonsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkanpendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebutke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPPtersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publikterhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik. Abstract This paper discusses the protection of consumers against In addition to themeaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against PublicParticipation, that described as actions without substantial merit brought againstindividuals or groups with the intention of silencing the opponents, interferingwith the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights.Therefore, here the authors raised the United States, especially the state ofCalifornia which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should alsohave the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia onbusinesses that make counter claim to the consumers because consumers aredemanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against thebusiness to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in publicissues. |
| No. Panggil : | S43153 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xv, 220 pages : illustration ; 29 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S43153 | 14-17-584904101 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20312634 |
