Tinjauan yuridis izin usaha pertambangan batu bara dalam hal investasi berkaitan dengan moratorium kehutanan
Prakoso Anto Nugroho;
Rosewitha Irawaty, supervisor; Henny Marlyna, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Bono Budi Priambodo, examiner
(Universitas Indonesia, 2012)
|
ABSTRAK Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesiamerupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambangseharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusahamengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezimkontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala.Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagaisolusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan denganpengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang jugaberkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakanundang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir olehperaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin ikliminvestasi pertambangan di Indonesia. Abstrak Indonesia is a country with a very rich natural resources. Among them areminerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by othercountries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used forthe prosperity of the people, the Government sought to accommodateentrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start ofcontract regime until the regime of mining business license has severalconstraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry isconsidered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect onmining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment inIndonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerninginvestment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issuedby government is to assure the investment climate of mining in Indonesia |
|
No. Panggil : | S43205 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2012 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xiv, 120 pages : illustration ; 29 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S43205 | 14-17-432652015 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20312637 |