:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Analisis yuridis putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010 berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahanperubahannya berkaitan dengan post bidding activity = Juridical analysis of the Commission?s decision number 41/KPPU-L/2010 under law number 5 year 1999 and presidential decree number 80 year 2003 and Its changes pursuant to post bidding activity

Laura Sylvia Johanna; Ditha Wiradiputra, supervisor; Teddy A. Anggoro, supervisor; Kurnia Toha, examiner; Bono Budi Priambodo, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan di
dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya yang
telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Di dalam ketentuan
tersebut diatur secara jelas mekanisme tender untuk memilih penyedia
barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaan sarana dan prasarana konversi
energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009, terdapat beberapa
permasalahan yang berdasarkan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 mengarah
kepada praktik persekongkolan tender, dimana salah satunya adalah persoalan
post bidding activity. Majelis Komisi terlalu terburu-buru menyimpulkan telah
terjadinya persekongkolan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 atas dasar post bidding activity yang dilakukan panitia tender. Selain itu,
Majelis Komisi telah keliru menyimpulkan adanya post bidding activity pada
pemasukan dokumen sebagai bentuk klarifikasi. Dengan melihat pada persoalan
tersebut, maka perlu bagi Majelis Komisi untuk menjabarkan lebih jelas unsur
persekongkolan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 demi terciptanya
penegakan praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

ABSTRACT
Procurement of government's goods/services can not be separated
from the provision of the Presidential Decree No. 80 Year 2003 and Its changes
that have been repealed by Presidential Regulation No. 54 Year 2010. The
mechanism of selecting the goods/services provider is clearly stipulated within the
provisions. In the case of Energy Conversion Facilities and Infrastructure's
Procurement within the Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy
and Mineral Resources budget year 2009, There are several issues under the
Commission's Decision No. 41/KPPU-L/2010 that leads to tender conspiracy
practices in which post bidding activity is one of the issues. The Commission was
too hasty to conclude there has been a conspiracy as set forth in Article 22 Law
No. 5 Year 1999 according to post bidding activity practice. Furthermore, the
Commission had wrongly concluded that there was post bidding activity on entry
documents as a form of clarification. Acknowledging the issues, it is necessary for
the Commission to clearly define the elements of conspiracy set forth in Law No.
5 Year 1999 in order to execute a fair business competition in Indonesia.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S43740
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 96 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S43740 14-24-23988323 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20313240