:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

(Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan
campuran merupakan fenomena di Indonesia, khususnya di kalangan artis.
Terdapat beberapa organisasi di Indonesia yang para anggotanya adalah pasanganpasangan
berbeda kewarganegaraan.. Pada umumnya sebuah keluarga
menginginkan keluarga yang kekal dan bahagia. Namun dalam kenyataannya,
perjalanan sebuah keluarga tidak selalu mulus dan ada kemungkinan terjadinya
penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh setiap
pasangan. Ketika terjadinya benturan antara suami isteri secara terus menerus
dapat menimbulkan perceraian. Akibat perceraian dalam perkawinan campuran
sama seperti dalam perkawinan biasa, tetapi lebih rumit karena pasangan tersebut
berbeda kewarganegaraan. Khususnya akibat perceraian terhadap harta bersama,
dimana harta bersama tidak hanya terletak di Indonesia tetapi juga terletak di luar
negeri. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai eksekusi harta
bersama yang terletak di luar negeri dan keberlakuan Putusan Hakim Asing di
Indonesia. Selain itu juga apabila sudah terjadinya perkawinan, dapatkah
dilakukan perjanjian perkawinan. Kemudian mengenai Pasal 35-37 yang dapat
dikatakan tidak tegas dalam mengatur mengenai harta bersama dan pembagian
harta bersama pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Bentuk penelitian
yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data
primer dan data sekunder. Dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian perkawinan
hanya dapat dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan, hal ini
dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika adanya perjanjian perkawinan akan
lebih mudah mengatur harta masing-masing. Selanjutnya mengenai eksekusi harta
di luar negeri tidak dapat dilakukan karena hukum Indonesia hanya berlaku di
Indonesia saja, jadi apabila ingin mengeksekusi harta yang terletak di luar negeri
dapat mengajukan gugatan baru di Negara tempat benda tersebut berada,
begitupun juga sebaliknya. Mengenai Pembagian harta bersama perlu dipertegas
karena untuk pasangan beda kewarganegaraan terpaut dua sistem hukum
perkawinan yang berbeda.

Abstract
Marriages of different nationalities or often called mixed marriages is a
phenomenon in Indonesia, especially among celebrities. There are several
organizations in Indonesia whose members are mixed marriage couples. In
general, every husband and wife wants a long lasting and happy family. But in
reality, down the road is not always smooth sailing and there are possibilities of
deviation from what was planned in advance by each partner. Constant conflicts
between a husband and wife may cause divorce. The effect of divorce in mixed
marriage couples are the same as marriages where both parties are the same
nationality. For instance, joint property which are located abroad. The issue here
is concerning the execution of joint property located in another country and the
validation of foreign Judges verdict. In addition, concerning the prenuptial
agreement if the marriage has been held beforehand, because in Article 29 of Act
No. 1/1974 states that a prenuptial agreement is to be made before or at the time
of the Matrimonial Ceremony. Aside from that, divisions of joint property stated
in Article 35-37 of Act No. 1/1974 can be said that it is not expressly regulated for
mixed marriage couples. The form of research conducted in this Undergraduate
Thesis is normative juridical, which emphasizes on the use of primary data and
secondary data. In conclusion, prenuptial agreement should be made before or at
the time of the Matrimonial Ceremony. Therefore, with the existence of this
prenuptial agreement, joint property is easily divided. Further regarding the
execution of joint property which is located abroad could not be executed because
the Judges verdict only applies in Indonesia alone. To execute joint property
located abroad, the plaintiff may file a new lawsuit in the country where the object
is located, and vice versa. Regarding joint property in Article 35-37 of Act No.
1/1974 needs to be expressly regulated to resolve disputes between mixed
marriage couples.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S42569
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : XIII, 130+(14)hlm.;28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S42569 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20313694