Perampasan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus: putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa bahasyim assifie) = Asset forfeiture in corruption and money laundering case (case studies: Mahkamah Agung decision number 1454 K/Pid.sus/2011 with the convicted bahasyim assifie)
Hangkoso Satrio W;
R. Narendra Jatna, supervisor; Sri Laksmi Anindita, supervisor; Sitompul, Chudry, examiner; Febby Mutiara Nelson, examiner; Hasril Hertanto, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
|
|
ABSTRAK Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upayamenyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanismepencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasantindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uangyang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasilkejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titikterlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempitjangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih berfokus kepada asalusulharta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena ituuntuk memaksimalkan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi lebih baikjuga disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang ABSTRACT In corruption case at this time is also followed by the effort to hide proceeds ofcrime with money laundering mechanisms. The new paradigm to eradicatecorruption is by using anti-money laundering regime which focuses to confiscateproceeds of crime, because of the proceeds of crime is a lifeblood of the crimeand also the weakest point of a chain of crime which most easily to be detected.Asset forfeiture in eradication corruption act is narrower than prevention andcombating money laundering act which more focus in the origin of the asset thatsuspected as proceeds of crime. Therefore to maximize the asset forfeiture incorruption case would be better to use the money laundering law. |
|
|
| No. Panggil : | S43852 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xv, 174 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S43852 | 14-24-66200409 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20314585 |
