:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Perampasan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus: putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa bahasyim assifie) = Asset forfeiture in corruption and money laundering case (case studies: Mahkamah Agung decision number 1454 K/Pid.sus/2011 with the convicted bahasyim assifie)

(Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upaya
menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanisme
pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan
tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang
yang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasil
kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titik
terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset di
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempit
jangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih berfokus kepada asalusul
harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu
untuk memaksimalkan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi lebih baik
juga disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang

Abstract
In corruption case at this time is also followed by the effort to hide proceeds of
crime with money laundering mechanisms. The new paradigm to eradicate
corruption is by using anti-money laundering regime which focuses to confiscate
proceeds of crime, because of the proceeds of crime is a lifeblood of the crime
and also the weakest point of a chain of crime which most easily to be detected.
Asset forfeiture in eradication corruption act is narrower than prevention and
combating money laundering act which more focus in the origin of the asset that
suspected as proceeds of crime. Therefore to maximize the asset forfeiture in
corruption case would be better to use the money laundering law

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S43852
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xv, 174 hlm.; 30 cm.lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S43852 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20314585