Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap kerugian itu para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi biaya, ganti kerugian beserta bunga berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris ataupun berdasarkan ketentuan Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya, dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi suratsurat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Surya Hasan, SH., sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang baik, terutama pada Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, dimana Notaris dituntut harus bersikap lebih seksama dan teliti lagi dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan.
Notary as public official, who receives licensing to notarize authentic certificates, is liable for any action conducted during his/her duty in certificate preparations. A document will lose its authenticity and will be considered as only a private deed which signed by the parties to the deed is bound by the agreements within if there is any negligence performed by the Notary Office when notarizing the document. The undersigned parties reserve a right to claim for indemnity if there is any problem arise in the future and the parties are injured. The injured parties are allowed to claim for indemnity on the damage caused. The compensation and the interest are as constituted in Article 23 of the Notary Designation Regulation or as stipulated in Article 1365 of the Civil Code regarding the breach of law enforcement. One example on breach of law by a Notary Office during a certificate preparation is authenticating a certificate with false data recorded. Failure in the true copy document endorsement can be one of the factors contributing into the record of false data. The breach can be found in a study case of breach by a Notary, Surya Hasan, SH., in the Notary Supervision Council's decree No. 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd December 2010. Based on the case researched, it is found that in performing his/her duty, a Notary shall hold unto the Principle of the Notary Duty Implementation, specifically on these principles: Diligence Principle and Professionalism Principle, where a Notary is expected to be more careful and thorough while performing his/her duty to avoid a preparation of non-authenticated certificate. |
