ABSTRAK Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yangtertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diridari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakatidengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrinatau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969("VCLT") sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukumnasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas padapasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasanpembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjianinternasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapatmengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian daripasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapatmengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatanterhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negaraterkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannyaterhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut halyang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yangmencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contohkasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuandari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasanpembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studiyuridis normatif. ABSTRACT Treaty is regarded to be the highest source of international law. However, inpractice there are many countries which try to run away by the obligation thatestablishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with thenational law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Lawof Treaties 1969 ("VCLT"), there are two articles that regulate the relationbetween national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, astate may not invoke their national law as justification not to exercise their treatyobligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice toarticle 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can benegatively stipulated that a state may invoke their national law as justification tocancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding thecompetency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. Inpractice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, forinstance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance witharticle 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. Thisthesis is concluded as a legal research that uses normative legal method. |