ABSTRAK
Beberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yangmengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakanantidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengankata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebihdahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yangmengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secarakeseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakanAntidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengankepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencobamenegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausulwajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama PutaranDoha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetapsaja tidak tercapai kesepakatan.Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interestdalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupuninternasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuatketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuantersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm PerjanjianAntidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimanadidefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhirTesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada parapengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatifdari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadapketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginyakepentingan nasional yang lebih besar.
Abstract
Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging theinvestigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures isin the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interestshould be studied. The investigating authorities may decide not to impose theAntidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction withpublic or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, andcausation.During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate amandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failedto do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but theagreement has not been reached so far.This thesis will shortly explore the legal concept of national interest inAntidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problemsand possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. Inachieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methodsof analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interestconsideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect theprinciples of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of theWTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes thatthe strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumerorganizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantialrules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future. |
