Analisis terhadap liberalisasi jasa audio visual (televisi) berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan perbandingannya dengan ketentuan general agreement on trade in services = Analysis towards liberalization of audio visual services (television) persuant to the Indonesian act and comparison with terms of general agreement on trade in services
Pipin Sonjaya;
Warouw, Adolf, supervisor; Adijaya Yusuf, examiner; Hadi Rahmat Purnama, examiner
([Publisher not identified]
, 2012)
|
ABSTRAK Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi)berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan GeneralAgreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memilikikomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpainvestor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis inimenggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasilpenelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual(televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidakmelanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akanberkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar darinegara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi.Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenaikepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS Abstract The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television)based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade inServices. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisualsector (television), but some foreign investors have invested in the nationaltelevision industry. This thesis uses a typology of normative legal analysisprescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in theaudiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectorsof audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the ActNumber 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is theGovernment of Indonesia should learn from countries that have been committedwith the GATS in the service sector television. Indonesian Government can makeborders for foreign investment on SoC in Provision of GATS |
|
No. Panggil : | T31545 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2012 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | iii, 89 pages : illustration ; 23 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T31545 | 15-19-677286453 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20317151 |