Deskripsi Lengkap
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text (rdacontent) |
| Tipe Media : | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Tipe Carrier : | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Deskripsi Fisik : | iii, 89 pages : illustration ; 23 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Ketersediaan
- File Digital: 1
- Ulasan
- Sampul
- Abstrak
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T31545 | 15-19-677286453 | TERSEDIA |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20317151 |
Abstrak
ABSTRAK
Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpa investor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual (televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidak melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar dari negara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS
Abstract
The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television) based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade in Services. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisual sector (television), but some foreign investors have invested in the national television industry. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in the audiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectors of audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the Act Number 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is the Government of Indonesia should learn from countries that have been committed with the GATS in the service sector television. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS
Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memiliki komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpa investor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual (televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidak melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akan berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar dari negara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS
Abstract
The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television) based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade in Services. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisual sector (television), but some foreign investors have invested in the national television industry. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in the audiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectors of audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the Act Number 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is the Government of Indonesia should learn from countries that have been committed with the GATS in the service sector television. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS