:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Politik privatisasi PT Indosat 2002-2003, 107 halaman, 50 buku, 1 tesis, dan wawancara dengan 3 orang = Political policy of privatization PT Indosat 2002-2003, 107 pages, 50 books, 1 thesis, and interview of 3 persons

Pinem, Windawati; Donni Edwin, supervisor; Chaniago, Andrinof Achir, examiner; Valina Singka Subekti, examiner; Syaiful Bahri, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)

 Abstrak

Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis.
Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais (Ketua MPR RI dan Ketua PAN), Alvin Lee (Anggota DPR Komisi VI), Ichsanuddin Noorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Mantan Menteri Perekonomian), dan Marwan Batubara ( Ketua Sarikat Pekerja Indosat).
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara. Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan ekonomi politik di Indonesia dari Bromley, dan Richard Robison. Sedangkan konsep privatisasi menggunakan teori Robert Nozick.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orba lebih bersifat plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF. Selain itu, kebijakan privatisasi ini menjadi lahan tarik menarik kepentingan antar aktor-aktor politik.

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Soekarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmosphere can be seen from Indosat selling price of Rp 12,950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satellite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesian economy was hit by the economic crisis is considered wrong. The reasons that Indosat sales to cover the budget deficit is not considered appropriate. The presence of the IMF in the implementation of privatization in Indonesia also contributed political impression.
So that theprivatization policygetthedefencefromvarious circles of societyin Indonesia.As forthose who opposed theprivatizationof Indosatare AmienRais(Chairman of the Constitutional Committeeand Chairman of thePAN), Alvin Lee (Members of the House of Representatives Commission VI), Ichsanuddi nNoorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Former Minister of Economy), and Marwan Batubara (Chairman of the Workers Indosat).
This research use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, journals, magazines, newspapers, internet, while secondary data derived from interviews. By using the theory of economic policy-making politics in Indonesia from Bromley, and Richard Robison. While the concept of privatization using the theory of Robert Nozick.
The results show that economic policy-making in post-New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influential in policy-making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive field of interests among political actors.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T31566
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 108 pages : illustration ; 24 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T31566 15-19-319178604 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20318595