Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | computer (rdamedia) |
| Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | xv, 136 pages : illustration ; 30 cm |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S-Pdf | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20318681 |
Abstract
Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yang
melibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Hal
ini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewang
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi Pemberantasan
Korupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,
fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.
Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsi cukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukum dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.
Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selama penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadari penyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaan penyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikit dibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum dan insfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan, khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.
Abstract
This research started from a background of corruption involving state administrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruption agencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commission which has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicating corruption.
This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially bribery and extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position is strategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especially bribery and extortion.
The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimed to see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK, so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion cases involving state administrators.
The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough. Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takes the rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures to support lawful interception especially internet-based data services.
Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsi cukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukum dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.
Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selama penggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggara negara.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadari penyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaan penyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikit dibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum dan insfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan, khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.
Abstract
This research started from a background of corruption involving state administrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruption agencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commission which has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicating corruption.
This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s Corruption Eradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially bribery and extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position is strategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especially bribery and extortion.
The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimed to see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK, so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion cases involving state administrators.
The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough. Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takes the rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures to support lawful interception especially internet-based data services.