Penelitianinimembahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan outsourcing, yaitu Koperasi Karyawan XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskripstif. Hal ini disebabkan dalam tahap implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent masih menimbulkan disputemengenai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak dan menurut fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), sehingga dalam tahap implementasinya menjadi sesuatu yang sangat menghambat. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tahap implementasi harus tetap berpedoman kepada peraturan ? peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal jasa outsourcing dengan model apapun maka perlakuannya harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam kebijakan tersebut, maka atas jasa tersebut merupakan jasa kena pajak. Koperasi karyawan XYZ yang memberikan jasa outsourcing denganmodel paying agent ini, untuk tenaga kerja pengguna yang dibayarkan gajinya oleh Koperasi Karyawan XYZ tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun untuk yang atas tenaga kerja di Koperasi Karyawan XYZ maka tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax (VAT) on services outsourcing paying agent modeland agentfull agent modelby taking case study on one of the outsourcing companies, namely XYZ Cooperative employees. The study was a qualitative study with deskripstif analysis. This is because the policy implementation phase of the Value Added Tax (VAT) on services outsourcing model with paying agent and the full agent still poses a dispute regarding the Value Added Tax Base by taxpayers and by tax authorities ((Directorate General of Taxation), resulting in the implementation phase to be something is greatly inhibited. The results of this study is that in the implementation phase must still be guided by the rules and policies. In the case of outsourcing services to any model of the treatment must be tailored to the existing policy, if it does not meet the requirements in the policy, then the service is a taxable service. XYZ Cooperative employees who provide outsourcing services to the paying agent models, the labor user for his salary paid by XYZ Cooperative employees are not subject to Value Added Tax, but for which the manpower in the XYZ Cooperative employees remain subject to Value Added Tax. |
