Putusan pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU : studi kasus antara Tim Likuidasi PT. BHS (dalam likuidasi) dan PT. Okasa Indah
Dini Wita Triana Hakim;
Suharnoko, supervisor; Sri Susilowati Mahdi, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
|
| Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat ini makin banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat dinyatakan pailit ataupun apabila debitur masih merasa dapat memenuhi kewajibannya namun masih memerlukan waktu untuk itu, maka dapat mengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU selama ini terdapat di Failisement Vervordening yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1905 No. 217 Juncto Staatblad tahun 1906 No. 308 yang kemudian dirubah dengan Perpu No. 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998. Walaupun Undang-undang No. 4 tahun 1998 merupakan Undang-undang hasil perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan pada zaman Hindia Belanda, namun dalam penerapannnya Undang-unaang Kepailitan ini masih terdapat hal-hal yang bermasalah seperti kasus kepailitan perusahaan asuransi ET . Manulife Indonesia yang sempat menjadi perdebatan masyarakat. Selain itu dalam kasus Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang merupakan kasus yang jarang terjadi, juga ditemukan beberapa permasalahan baik diakibatkan kurang sempurnanya Undang-undang Kepailitan maupun akibat perbedaan penafsiran Hakim dan para pihak. Melalui Skripsi ini akan dibahas mengenai permasalahan tersebut. Bagaimana pengaturan umum mengenai PKPU. Bagaimana pengaturan umum mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU. Bagaimana studi kasus putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU. Bagaimana akibatnya bila para pihak tersebut lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Bagaimana penafsiran wanprestasi/overmacht. Bagaimana prosedur Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam Undang-undang Kepailitan dan bagaimana penerapannya dalam praktek. |
 S21047-Dini Wita Triana Hakim.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S21047 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | viii, 95 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S21047 | 14-22-53647818 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20322410 |
