:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pelaksanaan akad rahn dan akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok

Bagus Prasetyo T W; Wirdyaningsih, supervisor; Yeni Salma Barlinti, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006)

 Abstrak

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Sesuai dengan landasan konsep rahn, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan akad rahn dan akad ijarah ini antara lain mengenai pengaturannya, pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok, dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari tulisan ini antara lain pengaturan mengenai akad rahn dan akad ijarah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSNMUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Pelaksanaan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok dilakukan dengan cara pihak pegadaian syariah menahan barang bergerak yang dalam hal ini hanya emas dan berlian yang dapat dijaminkan sebagai jaminan atas utang rahin. Prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai tidak sesulit memperoleh pinjaman di bank. Sedangkan pelaksanaan akad ijarah dipungut untuk sewa tempat, pengamanan, dan pemeliharaan marhun milik rahin selama digadaikan. Besarnya jasa simpan yang dipungut tergantung dari nilai taksiran marhun dan lamanya barang disimpan. Pelaksanaan akad rahn dan akad ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok telah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam menjalankan usahanya pegadaian syariah hanya boleh bergerak sesuai dengan patokan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Saran yang diberikan antara lain perlu segera dilakukan suatu pengakuan yang kuat terhadap kedudukan fatwa-fatwa MUI dan perlu dipertimbangkan pula pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pegadaian syariah. Dalam hal membuka kantor cabang baru, sudah seharusnya dibarengi pula dengan kesiapan seluruh personel SDM, fasilitas pengamanan kantor cabang, dan ketersediaan alat-alat kerja.

 File Digital: 1

Shelf
 S21247-Bagus Prasetyo T.W.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S21247
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 105 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S21247 14-22-38369936 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20322478